KESAHPUBLIK.COM, Tenggarong – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Kukar Menggugat (AMKM) menggelar aksi menolak kebijakan pemangkasan nominal pencairan tahap pertama Beasiswa Kukar Idaman 2025, Kamis (14/8/2025).
Mereka mendatangi Kantor Bupati untuk menyuarakan aspirasi, menuntut keadilan bagi dunia pendidikan, dan menolak pengurangan hak mahasiswa penerima beasiswa.
Aksi dimulai dengan orasi dari berbagai perwakilan organisasi dan lembaga mahasiswa, disusul pembakaran ban sebagai simbol perlawanan.
Suasana sempat memanas akibat gesekan antara massa dan aparat, namun berhasil diredam hingga aksi kembali berlangsung kondusif. Setelah situasi terkendali, orasi dilanjutkan dengan pembacaan sejumlah tuntutan kepada pemerintah daerah.
AMKM mendesak evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan program beasiswa dan pendidikan di Kukar. Mereka menolak pemangkasan anggaran beasiswa, meminta penambahan kuota penerima, serta menuntut transparansi penggunaan dana program tersebut.
Selain itu, massa juga meminta agar anggaran program hiburan dipangkas dan dialihkan untuk mendukung pendidikan.
Tuntutan lainnya adalah pencopotan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kabag Kesra) karena dinilai gagal mengelola Beasiswa Kukar Idaman.
Massa juga mendesak percepatan realisasi program seragam gratis untuk anak TK hingga SMP, dengan jaminan tidak dikenakan pajak bagi penerima manfaat.
Koordinator Lapangan AMKM, Zulkarnain, menegaskan pemotongan beasiswa S1 dari Rp5 juta menjadi hanya Rp1,6 juta sangat memberatkan mahasiswa.
Menurutnya, biaya kuliah (UKT) umumnya semua kampus di atas Rp2 juta, sehingga pemangkasan ini tidak masuk akal.
“Kami menolak kebijakan ini. tidak seharusnya mahasiswa Kukar dianaktirikan,” tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Kutai Kartanegara Rendi Solihin yang langsung menemui massa menyatakan seluruh penerima Beasiswa Kukar Idaman 2025 tetap akan mendapatkan haknya secara penuh. Namun, pencairannya dilakukan dalam dua tahap karena keterbatasan anggaran murni di awal tahun.
“Alhamdulillah, kami menyambut baik orasi dari teman-teman mahasiswa. Kita memang perlu mengevaluasi terhadap pelaksanaan program beasiswa,” ujarnya.
Rendi menjelaskan, jumlah pendaftar beasiswa tahun ini melebihi kuota sejak program diluncurkan. Tercatat, lebih dari 9 ribu orang mendaftar dan lebih dari 4.500 dinyatakan lolos verifikasi sebagai penerima.
Namun, anggaran yang tersedia di APBD 2025 hanya sekitar Rp8 miliar, tidak mencukupi untuk membiayai seluruh penerima. Dengan jumlah tersebut, pemerintah membutuhkan tambahan dana sekitar Rp12,5 miliar.
Menurutnya, pemerintah daerah telah berkoordinasi dengan Bupati dan Organisasi Perangkat Daerah terkait untuk menutupi kekurangan anggaran. Dana tambahan akan dimasukkan pada APBD Perubahan 2025.
“Kita tadi malam sudah berdiskusi dengan Pak Bupati dan OPD terkait untuk menutup kekurangan ini. Insyaallah, kekurangan tersebut akan tetap kita bayarkan melalui SK Perubahan Bupati nanti,” jelas Rendi.
Skema pencairan dua tahap pun dipaparkan. Pada tahap pertama, setiap penerima beasiswa menerima Rp1,6 juta. Sisanya, sebesar Rp3,4 juta, akan dicairkan pada tahap kedua setelah APBD Perubahan 2025 disahkan. Besaran ini sama dengan tahun sebelumnya untuk penerima dari tingkat SMA, S1, S2, hingga S3.
“Semuanya tetap kita berikan hak yang sama, di anggaran tahap kedua akan kita cairkan karena anggaran murni sudah berjalan,” pungkasnya. (Rs)